Dikutip
dari Wikipedia, literasi media adalah
kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi pencitraan media. Kemampuan
untuk melakukan hal ini ditujukan agar pemirsa sebagai konsumen media (termasuk
anak-anak) menjadi sadar (melek) tentang cara media dikonstruksi
(dibuat) dan diakses.
Literasi media muncul dan mulai
sering dibicarakan karena media seringkali dianggap sumber kebenaran, dan pada
sisi lain, tidak banyak yang tahu bahwa media memiliki kekuasaan secara
intelektual di tengah publik dan menjadi medium untuk pihak yang berkepentingan
untuk memonopoli makna yang akan dilempar ke publik. Karena pekerja media bebas
untuk merekonstruksikan fakta keras dalam konteks untuk kepentingan publik (pro
bono publico) dan merupakan bagian dalam kebebasan
pers (freedom of the press) tanggung jawab atas
suatu hasil rekonstruksi fakta adalah berada pada tangan jurnalis, yang
seharusnya netral dan tidak dipengaruhi oleh emosi dan pendapatnya akan narasumber, dan bukan pada
narasumber.
Sementara itu, pengertian
partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada pada
keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam
proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan
yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka
istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan
kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian
keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.
Berbicara
mengenai pertisipasi politik perempuan, sebenarnya bukannya tidak mungkin
seorang perempuan ikut berpartisipasi aktif dalam kancah perpolitikan. Karena perempuan
bukan hanya sebagai pemanis dari suatu organisasi maupun partai saja, tetapi
perempuan haruslah mendapat posisi yang strategis dan sebagai pengambil
kebijakan, karena dengan adanya partisipasi perempuan baik dalam pengambil
kebijakan di eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Selain itu dengan adanya peran
perempuan dalam proses pembangunan di negara kita ini, pertumbuhan ekonomi
terus meningkat, kemiskinan sehingga mengakibatkan bertambahnya angka kematian
anak bisa diminimalisir, juga meminimalisir angka kematian ibu ketika proses
melahirkan.
Keterlibatan
dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik dan kebijakan publik merupakan
suatu keharusan, sebab akses, kontrol, dan partisipasi politik perempuan dalam
berbagai tingkatan pembuatan dan pengambilan keputusan merupakan hak asasi
manusia. Tidak dapat dipungkiri perempuan secara demografis merupakan
mayoritas, namun secara politis mereka menempati posisi minoritas.
Tapi
jika para perempuan Indonesianya sendiri tidak menanamkan kepercayaan kepada
caleg perempuan dengan tidak memilih caleg perempuan pada pemilu, yang
dilakukan dan diperjuangkan oleh perempuan-perempuan yang sudah memberanikan
diri bahkan sudah terjun langsung ke dunia politik menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, dalam hal ini saya menyoroti dua aspek
dalam kaitannya dengan partisipasi politik perempuan, yang pertama adalah
keterlibatan kaum perempuan di Badung dalam pemilihan langsung DPRD dan yang
kedua adalah keterlibatan kaum perempuan dalam menduduki kursi pada lembaga
pemerintahan di Kabupaten Badung. Berikut saya sertakan sebuah berita yang saya
ambil dari www.denpostnews.com yang hubungannya dengan adanya penjunjungan kaum perempuan,
yang dapat berkaitan dengan partisipasi kaum perempuan pada bidang
perpolitikan.
Selama enam tahun sejak medio 2008 lalu, hingga 2013 ini Kabupaten Badung di bawah kepemimpinan Bupati AA Gde Agung, secara berturut-turut sukses meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Bahkan dalam dua tahun terakhir ini berhasil meraih Anugrah Parahita Ekapraya Tingkat Utama. Atas berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam melaksanakan strategi pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, serta perlindungan anak, Gde Agung kembali menerima Anugerah Parahita Ekapraya atau APE 2013. Penghargaan ini diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak yang diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada puncak peringatan Hari Ibu (PHI) ke-85 di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Rabu (18/12) kemarin.
Dalam peringatan yang mengusung tema
"Peran Perempuan dan Laki-laki Dalam Mewujudkan Demokrasi yang
Partisipatif dan Pembangunan Yang Inklusif"’, Gde Agung didampingi Ratna
Gde Agung selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung, anggota Muspida
Badung, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Kompyang R. Swandika, Kepala
Bappeda Litbang, I Wayan Suambara, Kadis Kebudayaan, Ida Bagus Anom Bhasma,
Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ibu Kompyang R. Swandika, serta Kabag Humas AA
Gde Raka Yuda.
Usai menerima tropi, Gde Agung mengungkapkan
rasa syukur, seraya menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kerja
keras bersama Pemerintah Kabupaten Badung dengan segenap stakeholder
pembangunan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. "Kabupaten
Badung dinilai sebagai kabupaten yang mampu melakukan program inovasi
melalui kebijakan yang mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan
dengan pengarusutamaan gender sebagai salah satu isu strategis dalam Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2010-2015. Sekali lagi ini merupakan
keberhasilan bersama yang harus kita syukuri bersama, serta berharap
dengan prestasi ini dapat menginspirasi segenap pemangku kepentingan
pembangunan untuk memberi ruang seluas luasnya bagi pembangunan perempuan
disegala bidang termasuk dibidang politik,’’ kata Gde Agung.
Presiden didampingi Ani Bambang
Yudhoyono, wakil presiden beserta Ibu Herawati Boediono bersama tamu kehormatan
memberikan aplaus kepada 10 penari berkebutuhan khusus dari Kabupaten Badung
yang telah menunjukkan kebolehannya dengan menampilkan Tarian Puspawresti di
hadapan Presiden serta 1.600 undangan dari seluruh indonesia. Penari ini
dilatih secara khusus oleh tim kesenian Kabupaten Badung di bawah Dinas
Kebudayaan Kabupaten Badung.
Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya,
menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya nya kepada semua
organisasi perempuan yang telah memajukan harkat martabat kaum perempuan.
Menurut SBY, hal itu merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk
memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan Indonesia sesuai dengan
kemampuan dan eksistensinya untuk berkarya dan berpartisipasi dalam
pembangunan.
Sementara Menteri Pemberdayaan
Perempuan, Linda Amalia Sari Gumelar, berharap, tema yang diusung ini
dapat dimaknai sebagai komitmen bersama untuk melaksanakan sistem
demokrasi dan politik yang demokratis. "Demikian pula agar pembangunan
inklusif dimaksud dilakukan secara adil dengan tanpa diskriminasi. Oleh
karenanya semua pembangunan dilaksanakan dengan menempatkan perempuan sebagai
mitra sejajar kaum pria," katanya.
Analisis:
Dalam hal literasi, agak sulit ditemukan data yang
menyebutkan tentang bagaimana tingkat literasi media di Kabupaten Badung, namun
perencanaan Dewan Pers untuk melaksanakan literasi media di Pulau Dewata ini
didukung penuh oleh Gubernur Bali, Made Mangku Pastika. Ketua Dewan Pers, Prof
Bagir Manan mengatakan bahwa kedatangannya adalah untuk mengadakan kegiatan
secara komprehensif untuk meningkatkan literasi masyarakat (www.antaranews.com).
Atas
dasar hal tersebut, dapat dibayangkan bahwa tingkat literasi media di Bali berada
dalam level cukup tinggi, karena mereka pun tidak menolak akan adanya kegiatan
perencanaan literasi yang akan diadakan Dewan Pers, yang artinya masyarakat
Bali siap menerima pelatihan literasi media terbaru yang kemudian diharapkan
kepada masyarakatnya untuk lebih bisa melek dan memahami media. Dengan adanya
hal tersebut, bila dihubungkan dengan partisipasi politik, literasi media tentu
bisa meningkatkan adanya partisipasi politik bagi masyarakatnya terutama bagi
perempuan. Kaum perempuan yang selama ini dianggap sebagai kaum yang hanya
mengurus rumah tangga saja juga harus memiliki kesadaran untuk memahami dan
menggunakan media. Mereka yang melek media pasti akan dengan mudah menyerap
berbagai informasi termasuk info tentang perpolitikan yang akan mendorong
mereka untuk mengetahui kondisi perpolitikan atau bahkan meningkatkan keinginan
untuk berpartisipasi aktif dalam kancah perpolitkan. Oleh karena jelas ada
hubungan yang kuat antara literasi media dan partisipasi politik, meskipun
belum sepenuhnya terbukti di Kabupaten Badung, namun bisa diprediksi bahwa
semakin kaum perempuan itu memiliki pengetahuan luas akan aspek perpolitikan,
tentu akan meningkatkan peran mereka dalam kancah perpolitikan di Kabupaten
Badung tersebut. Bagaimanapun juga, jumlah pemilih perempuan di Kabupaten
Badung lebih banyak daripada jumlah pemilih laki-laki, hal ini tentu dapat
berpotensi untuk meningkatkan peran serta perempuan di kancah perpolitikan.
Sementara
itu, sampai saat ini pertisipasi perempuan masih dianggap rendah, dikarenakan
adanya alasan klasik akan banyaknya anggapan masyarakat tentang gender, yang
mana masyarakat masih menganggap laki-laki yang lebih pantas memimpin dalam
aspek apapun, termasuk dalam pemilihan DPRD. Dalam hal partisipasi wanita untuk
menggunakan hak pilihnya, pada Pemilu
DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR dan DPD penetapan awal tanggal 13 September
2013, jumlah DPT 352.918 dengan rincian 175.154 laki-laki dan perempuan 177.764
orang. Tanggal 13 Oktober, jumlah DPT kembali berubah menjadi 350.632 pemilih
(laki-laki 174.023 orang dan perempuan 176.339 orang). Angka tersebut kembali
berubah pada 19 Oktober menjadi 349.892 pemilih (laki-laki 173.773 orang dan
perempuan 176.119 orang). Perubahan DPT itu berdasarkan Surat Edaran (SE) KPU
Nomor 716/KPU/X/2013 tertanggal 24 Oktober, perihal perbaikan data pemilih.
Dari data
tersebut, terlihat akan adanya perubahan data akan pemilih aktif di Kabupaten
Badung. Terlihat jelas, bahwa jumlah pemilih perempuan lebih banyak
dibandingkan dengan pemilih laki-laki yang artinya, apabila dikerahkan
semuanya, kaum perempuan di Bali memiliki partisipasi politik yang cukup
tinggi. Namun pada kenyataannya, untuk kaum perempuan yang menduduki atau
menjabat dalam lingkup DPRD sangatlah kurang, yaitu hanya 1 orang. Karena, berdasarkan data pada pemilihan DPRD
tahun 2004 dan 2009 kemarin, yang menjabat hanyalah satu orang, yaitu Putu
Yunita Oktarini, S.E DPRD Badung, dari partai PDI-P. Pada tahun 2014 ini, Putu
Yunita Oktarini juga kembali menduduki kursi DPRD untuk daerah Badung 1. Dari
fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik perempuan di
Kabupaten Badung, terutama bagi mereka yang menduduki kursi DPRD sangat minim,
karena hanya satu orang perempuan yang menduduki kursi DPRD tersebut.
Dari berita yang dikutip dari
Denpostnews tersebut kita juga bisa mengerti bahwa Kabupaten Badung meraih
Anugrah Parahita Ekapraya Tingkat Utama. Atas berbagai inovasi yang telah
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam melaksanakan strategi
pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, serta
perlindungan anak, serta adanya komitmen bersama untuk melaksanakan sistem demokrasi dan
politik yang demokratis. Atas dasar hal tersebut dapat disimpulkan bahwa
Kabupaten Badung sangatlah melindungi perempuan dan berupaya untuk mewujudkan
keselarasan di berbagai bidang, termasuk bidang politik. Tentu apabila hal ini
diteruskan dapat semakin meningkatkan kesadaran politik perempuan di Kabupaten
Badung yang kemudian mampu memajukan kancah perpolitikan dan memberi kesempatan
bagi mereka yang ingin berpartisipasi aktif di perpolitikan Kabupaten Badung.
REFERENSI:
http://bali.antaranews.com/berita/57869/gubernur-bali-dukung-literasi-media-dewan-pers
Diakses pada 18 September 2014
http://www.antarabali.com/berita/47076/bupati-badung-dorong-peran-aktif-kaum-perempuan Diakses pada 18 September 2014
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar